Mitrapost.com – Kapal KM Karya Indah tujuan Ternate - Sanana terbakar pada Sabtu (29/5/2021). Kapal tersebut mengangkut penumpang sebanyak 181 orang dan 14 orang awak kapal.
Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada 5 mil arah Timur Laut Pulau Lifamatola atau tak jauh dari Desa Waisum dan Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kepulaian Sula, Maluku Utara.
Diketahui, kapal terbakar pada pukul 07.00 WIT. Sebelumnya, kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Jumat (28/5/2021).
Baca juga: Warga Desa Asempapan Pati Kompak Bantu Korban Kebakaran
Tim Basarnas Ternate dan tim SAR gabungan tengah melakukan evakuasi 181 penumpang dan 14 ABK.
Muhamad Arafah, Kepala Basarnas Ternate mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, kapal penumpang KM Karya Indah itu mengalami kebakaran satu jam sebelum tiba di Pelabuhaan Sanana.
“Saat ini tim Rescue Unit Siaga SAR Sanana sudah diberangkatkan menuju lokasi kejadian peristiwa untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Estimasi Waktu tiba di Lokasi pukul 10.23 WIT,” kata Muhammad Arafah, Sabtu 29 Mei 2021.
Baca juga: News Grafis : Rumah Warga Desa Brati Kebakaran
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7ayidjB48X4[/embedyt]
Sabtu, 29 Mei 2021
Sangkal Tudingan Tindakan Malpraktik, RS KSH Pati: Risiko Medis
Pati, Mitrapost.com - Endang Prihatiningsih (50) warga Desa Sarirejo Kecamatan Pati Kota melaporkan pihak Rumah Sakit KSH ke Polres Pati atas dugaan melakukan malpraktik operasi pengangkatan rahim. Pasien mengaku mengalami kencing yang berlebihan.
Ajeng Fitri Setyani Kepala Divisi Duty Manager RS KSH Pati menyangkal terkait dugaan malpraktik yang dituduhkan oleh Endang.
Ajeng membenarkan bahwa pasien pernah menjalani operasi di RS KSH serta mengakui bahwa kencing yang berlebihan itu baru terjadi pascaoperasi.
Kendati demikian, Ajeng mengungkapkan jika gejala pascaoperasi tersebut bukan merupakan malpraktik melainkan risiko medis. Menurutnya terdapat perbedaan antara istilah malpraktik dan risiko medis.
Baca juga: Dugaan Malpraktik, Pasien Laporkan RS KSH ke Polisi
"Kalau dugaan malpraktek itu kan kesannya negatif. Beda antara risiko medis dengan malpraktek. Kalau risiko medis, kita sudah lakukan tindakan sesuai prosedur tapi risiko tersebut masih tetap terjadi," terang Ajeng kepada Mitrapost.com, Sabtu (29/5/2021).
"Tapi kalau malpraktek atau kelalaian adalah melakukan tindakan yang seharusnya tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan," imbuhnya.
RS KSH mengaku telah melakukan prosedur standar. Sebelum melakukan operasi pihaknya telah menyampaikan informed consent, informasi dari dokter kepada pasien sebelum tindakan medis. Termasuk efek samping, komplikasi, dan risiko medis pascaoperasi.
Pasien terkait juga telah menandatangani surat persetujuan terhadap infoconsent yang telah disampaikan.
Baca juga:Persit Gandeng RS KSH Pati Gelar Jumat Berkah
Selain mengalami kencing yang berlebih, Endang juga diketahui tidak puas dengan jahitan dari RS KSH lantaran dianggap kurang bagus hingga menyebabkan kandung kemihnya bocor.
Pihak RS KSH pun menyangkal, lantaran menurutnya kondisi jahitan masih bagus saat pasien melakukan pemeriksaan pascaoperasi.
"Pada saat pasien itu kontrol ke sini jahitan itu masih bagus. Tapi ada rentang waktu atau hari. Setiap orang mempunyai respons yang berbeda terhadap penyerapannya atau ada faktor eksternal yang mempengaruhi penyembuhan luka tersebut. Kita juga sudah lakukan audit komite medis bahwa dokter yang melakukan tindakan itu sudah sesuai dengan prosedur," urai Ajeng.
Proses mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali namun tidak ada titik temu. Kendati demikian Ajeng menyebut pihak KSH mengakui bahwa risiko medis tersebut terjadi pascaoperasi di RS KSH. Pihaknya juga siap menanggung biaya perawatan dan pengobatan yang dijalani pasien Endang Prihatininingsih di Rumah Sakit Rujukan RS Karyadi Semarang saat ini.(*)
Baca juga:
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7ayidjB48X4[/embedyt]
Ajeng Fitri Setyani Kepala Divisi Duty Manager RS KSH Pati menyangkal terkait dugaan malpraktik yang dituduhkan oleh Endang.
Ajeng membenarkan bahwa pasien pernah menjalani operasi di RS KSH serta mengakui bahwa kencing yang berlebihan itu baru terjadi pascaoperasi.
Kendati demikian, Ajeng mengungkapkan jika gejala pascaoperasi tersebut bukan merupakan malpraktik melainkan risiko medis. Menurutnya terdapat perbedaan antara istilah malpraktik dan risiko medis.
Baca juga: Dugaan Malpraktik, Pasien Laporkan RS KSH ke Polisi
"Kalau dugaan malpraktek itu kan kesannya negatif. Beda antara risiko medis dengan malpraktek. Kalau risiko medis, kita sudah lakukan tindakan sesuai prosedur tapi risiko tersebut masih tetap terjadi," terang Ajeng kepada Mitrapost.com, Sabtu (29/5/2021).
"Tapi kalau malpraktek atau kelalaian adalah melakukan tindakan yang seharusnya tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan," imbuhnya.
RS KSH mengaku telah melakukan prosedur standar. Sebelum melakukan operasi pihaknya telah menyampaikan informed consent, informasi dari dokter kepada pasien sebelum tindakan medis. Termasuk efek samping, komplikasi, dan risiko medis pascaoperasi.
Pasien terkait juga telah menandatangani surat persetujuan terhadap infoconsent yang telah disampaikan.
Baca juga:Persit Gandeng RS KSH Pati Gelar Jumat Berkah
Selain mengalami kencing yang berlebih, Endang juga diketahui tidak puas dengan jahitan dari RS KSH lantaran dianggap kurang bagus hingga menyebabkan kandung kemihnya bocor.
Pihak RS KSH pun menyangkal, lantaran menurutnya kondisi jahitan masih bagus saat pasien melakukan pemeriksaan pascaoperasi.
"Pada saat pasien itu kontrol ke sini jahitan itu masih bagus. Tapi ada rentang waktu atau hari. Setiap orang mempunyai respons yang berbeda terhadap penyerapannya atau ada faktor eksternal yang mempengaruhi penyembuhan luka tersebut. Kita juga sudah lakukan audit komite medis bahwa dokter yang melakukan tindakan itu sudah sesuai dengan prosedur," urai Ajeng.
Proses mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali namun tidak ada titik temu. Kendati demikian Ajeng menyebut pihak KSH mengakui bahwa risiko medis tersebut terjadi pascaoperasi di RS KSH. Pihaknya juga siap menanggung biaya perawatan dan pengobatan yang dijalani pasien Endang Prihatininingsih di Rumah Sakit Rujukan RS Karyadi Semarang saat ini.(*)
Baca juga:
- Upayakan Kenyamanan Pasien, KSH Perluas Area Pelayanan Covid-19
- Mengalir Hingga Pemukiman, Warga Keluhkan Limbah RS KSH
- Covid-19 di Kudus Meningkat, Bupati Pati Tambah Tempat Isolasi Rujukan
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7ayidjB48X4[/embedyt]
Dugaan Malpraktik, Pasien Laporkan RS KSH ke Polisi
Pati, Mitrapost.com – Salah satu pasien melaporkan Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati ke Polres Pati atas dugaan malpraktik. Pelaporan tersebut berlangsung setelah taka da titik temu dalam proses mediasi.
Korban dugaan malpraktek, Endang Prihatiningsih didampingi suami dan kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Pati untuk melaporkan dugaan kasus malpraktek yang dilakukan RS KSH Pati.
Menurut keterangan kuasa hukumnya, kasus tersebut bermula pada 18 Januari 2021 lalu. Saat itu, perut korban tiba-tiba membesar. Ia mengira tengah hamil.
Baca juga: 15 Tahun Berdiri, Segudang Inovasi Rumah Sakit KSH untuk Layani Masyarakat
Kemudian melakukan pemeriksaan di RS KSH, ternyata mengindap miom. Korban akhirnya menjalani operasi pada 19 Januari lalu.
Setelah diperbolehkan pulang, korban mengalami kencing terus menerus. Hal itu tak dialami korban sebelum menjalani operasi.
Mengalami hal itu, korban kembali memeriksakan diri ke RS KSH. Lantas mendapat rujukan ke RS Sultan Agung Semarang.
Namun, korban harus menelan pil pahit lantaran tak ada dokter yang bisa menanganinya. Pasien pun menjadpatkan rujukan ke RSUP Dr Kariadi Semarang.
Baca juga: Mulai 1 Januari 2021, KSH Tayu Siap Layani Pasien Jaminan BPJS Kesehatan
Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengungkapkan jahitan operasi telah terlepas. Tak hanya itu, kandung kemih pasien pun mengalami kebocoran yang mengakibatkan mengeluarkan urine terus-menerus.
Atas kejadian tersebut, kuasa hukum korban telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali dengan pihak RS KSH. Sayangnya, mediasi tersebut tak menghasilkan titik temu. Hingga akhirnya, korban menempuh jalur hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Duty Manager RS KSH Pati, Dr. Ajeng Fitri Setyani mengaku operasi yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk adanya risiko medis.
Ia juga mengaku sudah terjadi mediasi, namun buntu. Pihak RS KSH merasa apa yang dilakukan sudah sesuai tindakan medis. Termasuk, meminta persetujuan pasien sebelum menjalani Tindakan medis. (*)
Baca juga:
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3XykboA6rHk[/embedyt]
Korban dugaan malpraktek, Endang Prihatiningsih didampingi suami dan kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Pati untuk melaporkan dugaan kasus malpraktek yang dilakukan RS KSH Pati.
Menurut keterangan kuasa hukumnya, kasus tersebut bermula pada 18 Januari 2021 lalu. Saat itu, perut korban tiba-tiba membesar. Ia mengira tengah hamil.
Baca juga: 15 Tahun Berdiri, Segudang Inovasi Rumah Sakit KSH untuk Layani Masyarakat
Kemudian melakukan pemeriksaan di RS KSH, ternyata mengindap miom. Korban akhirnya menjalani operasi pada 19 Januari lalu.
Setelah diperbolehkan pulang, korban mengalami kencing terus menerus. Hal itu tak dialami korban sebelum menjalani operasi.
Mengalami hal itu, korban kembali memeriksakan diri ke RS KSH. Lantas mendapat rujukan ke RS Sultan Agung Semarang.
Namun, korban harus menelan pil pahit lantaran tak ada dokter yang bisa menanganinya. Pasien pun menjadpatkan rujukan ke RSUP Dr Kariadi Semarang.
Baca juga: Mulai 1 Januari 2021, KSH Tayu Siap Layani Pasien Jaminan BPJS Kesehatan
Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengungkapkan jahitan operasi telah terlepas. Tak hanya itu, kandung kemih pasien pun mengalami kebocoran yang mengakibatkan mengeluarkan urine terus-menerus.
Atas kejadian tersebut, kuasa hukum korban telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali dengan pihak RS KSH. Sayangnya, mediasi tersebut tak menghasilkan titik temu. Hingga akhirnya, korban menempuh jalur hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Duty Manager RS KSH Pati, Dr. Ajeng Fitri Setyani mengaku operasi yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk adanya risiko medis.
Ia juga mengaku sudah terjadi mediasi, namun buntu. Pihak RS KSH merasa apa yang dilakukan sudah sesuai tindakan medis. Termasuk, meminta persetujuan pasien sebelum menjalani Tindakan medis. (*)
Baca juga:
- Mengalir Hingga Pemukiman, Warga Keluhkan Limbah RS KSH
- Klaster Tarawih: Pasien Covid-19 yang Dirawat di RS Tinggal Dua Orang
- Persit Gandeng RS KSH Pati Gelar Jumat Berkah
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3XykboA6rHk[/embedyt]
Terkena Refocusing, Kabupaten Pati Nihil Dana Antisipasi Kekeringan
Pati, Mitrapost.com – Kabupaten Pati tidak mempunyai dana untuk gawat daruratan bencana kekeringan. Pasalnya, dana tersebut terpangkas oleh refocusing covid-19.
Kasi Kegawatdaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Budi Mulyawan mengungkapkan dana ini hanya terpotong 50 persen. Namun, sisa dana refocusing itu sudah habis. Sehingga, saat ini Kabupaten Pati tidak memiliki dana darurat kekeringan.
“Misalnya, belum lama ini ada beberapa kejadian kegawatdaruratan di beberapa tempat. Dana ini, salah satunya untuk kegiatan tersebut. Soalnya ini ada relawan. Paling tidak kan dikasih makan,” ujar Budi.
Baca juga: Kemarau Lebih Basah Tahun Ini, BPBD Mulai Droping Air Bulan Agustus
Budi menyayangkan dana kegawatdaruratan ini bisa terpotong untuk refocusing Covid-19. Padahal, menurutnya, dana ini sangat diperlukan untuk jaga-jaga jika terjadi bencana.
“Antisipasi atau kemungkikan terburuk terkadang uang pribadi harus digunakan. Gaji dan TPP ikut tergeret,” keluhnya.
Sebelumnya, pihaknya disumbang dana dari beberapa donator untuk mencukupi kegiatan kegawatdaruratan tersebut. “Kebutuhan anggaran ini tidak bisa diprediksi. Kalau bisa seminimal mungkin kan bencana terjadi. Tapi paling tidak harus siap saat terjadi bencana. Itulah ironisnya. Tidak ada anggaran sama sekali,” ujarnya.
Dia mencontohkan, misalnya ada kebakaran pihaknya harus siap membantu ini. Selain itu, kalau terjadi orang tenggelam pihaknya juga harus siap membantu. “Bagaimanapun kegawatdaruratan ini menjadi tugas kami. Tapi anggaran malah nol,” kata Budi.
Baca juga: Menanggulangi dan Evakuasi Korban Bencana, BPBD Pati Anggarkan Rp115 Juta
Biasanya, bantuan kekeringan di Pati ini, ada permintaan dari desa. Pihaknya menunggu warga yang melapor. Setelah itu, baru ada bantuan dari pihaknya. “Kami siap membantu. Akan dikerahkan personel dan kendaraan tangki air. Kami punya tiga mobil tangki air ini,” paparnya.
Ia mengungkapkan mulai bulan ini, pihaknya sudah siap siaga untuk mengahadapi kemarau dan kekeringan. “Biasanya terbanyak wilayah Pati Selatan. Contohnya, Kecamatan Pucakwangi dan Jaken,” jelasnya.
Dia berharap, anggaran bencana ini diperhatikan. "Memang tidak tahu kapan ada bencana. Tapi setidaknya siap jika terjadi bencana. Kami dikasih kendaraan tapi uang pemeliharaan tidak ada. Istilahnya kami ini pengiritan,” pungkasnya. (*)
Baca juga:
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2KMSG7aTtvI[/embedyt]
Kasi Kegawatdaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Budi Mulyawan mengungkapkan dana ini hanya terpotong 50 persen. Namun, sisa dana refocusing itu sudah habis. Sehingga, saat ini Kabupaten Pati tidak memiliki dana darurat kekeringan.
“Misalnya, belum lama ini ada beberapa kejadian kegawatdaruratan di beberapa tempat. Dana ini, salah satunya untuk kegiatan tersebut. Soalnya ini ada relawan. Paling tidak kan dikasih makan,” ujar Budi.
Baca juga: Kemarau Lebih Basah Tahun Ini, BPBD Mulai Droping Air Bulan Agustus
Budi menyayangkan dana kegawatdaruratan ini bisa terpotong untuk refocusing Covid-19. Padahal, menurutnya, dana ini sangat diperlukan untuk jaga-jaga jika terjadi bencana.
“Antisipasi atau kemungkikan terburuk terkadang uang pribadi harus digunakan. Gaji dan TPP ikut tergeret,” keluhnya.
Sebelumnya, pihaknya disumbang dana dari beberapa donator untuk mencukupi kegiatan kegawatdaruratan tersebut. “Kebutuhan anggaran ini tidak bisa diprediksi. Kalau bisa seminimal mungkin kan bencana terjadi. Tapi paling tidak harus siap saat terjadi bencana. Itulah ironisnya. Tidak ada anggaran sama sekali,” ujarnya.
Dia mencontohkan, misalnya ada kebakaran pihaknya harus siap membantu ini. Selain itu, kalau terjadi orang tenggelam pihaknya juga harus siap membantu. “Bagaimanapun kegawatdaruratan ini menjadi tugas kami. Tapi anggaran malah nol,” kata Budi.
Baca juga: Menanggulangi dan Evakuasi Korban Bencana, BPBD Pati Anggarkan Rp115 Juta
Biasanya, bantuan kekeringan di Pati ini, ada permintaan dari desa. Pihaknya menunggu warga yang melapor. Setelah itu, baru ada bantuan dari pihaknya. “Kami siap membantu. Akan dikerahkan personel dan kendaraan tangki air. Kami punya tiga mobil tangki air ini,” paparnya.
Ia mengungkapkan mulai bulan ini, pihaknya sudah siap siaga untuk mengahadapi kemarau dan kekeringan. “Biasanya terbanyak wilayah Pati Selatan. Contohnya, Kecamatan Pucakwangi dan Jaken,” jelasnya.
Dia berharap, anggaran bencana ini diperhatikan. "Memang tidak tahu kapan ada bencana. Tapi setidaknya siap jika terjadi bencana. Kami dikasih kendaraan tapi uang pemeliharaan tidak ada. Istilahnya kami ini pengiritan,” pungkasnya. (*)
Baca juga:
- Video : Menanggulangi dan Evakuasi Korban Bencana, BPBD Pati Anggarkan Rp115 Juta
- Video : BPBD Pati Catat Puluhan Rumah di 3 Desa Terendam Banjir
- BPBD Canangkan Penanaman Rumput Vetiver untuk Cegah Longsor
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2KMSG7aTtvI[/embedyt]
Daerah Tetangga Mengalami Peningkatan Covid-19, Masyarakat Pati Diminta Waspada
Pati, Mitrapost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati meminta kepada masyarakatnya untuk untuk waspada dengan peningkatan kasus Covid-19 di kabupaten tetangga.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Pati Indriyanto. Indriyanto berharap kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan.
Menurutnya penerapan protokol kesehatan merupakan wujud usaha atau ikhtiar agar terhindar dari virus yang menyerang sistem pernapasan ini.
Baca juga: Alasan Mudik Dilarang, Diskominfo Pati: Tak Mau Seperti India
"Kita mengacu kepada daerah tetangga kita Kudus yang cukup tinggi," ujar Indriyanto saat ditemui Mitrapost.com ruang kerjanya, Jumat (28/5/2021) kemarin.
"Maka kita mengimbau kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Itu tidak henti-hentinya kita sampaikan karena itu ikhtiar kita. Kita tetap ikhtiar dan menjaga imunitas kita," imbaunya.
Menurutnya, meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus lantaran masyarakat terlalu mengabaikan protokol kesehatan. Maka ia tidak mau hal ini terjadi di Kabupaten Pati.
Baca juga: Marak Penipuan Berkedok Pesan Berhadiah, Diskominfo Pati Minta Warga Tak Lengah
"Selepas lebaran ini kan komunitas dan keluarga di Kudus ini disinyalir mengabaikan protokol kesehatan makannya menimbulkan klaster rumah tangga. Pati relatif landai tetapi kita harus waspada. Walaupun kemarin ada Klaster di RSS Sidokerto itu sudah berangsur-angsur membaik," tuturnya.
Ditemui terpisah, Bupati Pati Haryanto juga menilai, saat ini, angka Covid-19 di Kabupaten Pati cenderung landai. Meskipun demikian masyarakat diharapkan tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan.
"Kita harus hati-hati sekalipun landai. Dengan tetangga kabupaten. Seperti dulu Jepara meningkat juga berdampak ke Kabupaten Pati," kata Haryanto saat ditemui selepas menghadiri Konferensi Pers di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana. (Adv)
Baca juga:
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Jq1VmRZyi14[/embedyt]
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Pati Indriyanto. Indriyanto berharap kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan.
Menurutnya penerapan protokol kesehatan merupakan wujud usaha atau ikhtiar agar terhindar dari virus yang menyerang sistem pernapasan ini.
Baca juga: Alasan Mudik Dilarang, Diskominfo Pati: Tak Mau Seperti India
"Kita mengacu kepada daerah tetangga kita Kudus yang cukup tinggi," ujar Indriyanto saat ditemui Mitrapost.com ruang kerjanya, Jumat (28/5/2021) kemarin.
"Maka kita mengimbau kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Itu tidak henti-hentinya kita sampaikan karena itu ikhtiar kita. Kita tetap ikhtiar dan menjaga imunitas kita," imbaunya.
Menurutnya, meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus lantaran masyarakat terlalu mengabaikan protokol kesehatan. Maka ia tidak mau hal ini terjadi di Kabupaten Pati.
Baca juga: Marak Penipuan Berkedok Pesan Berhadiah, Diskominfo Pati Minta Warga Tak Lengah
"Selepas lebaran ini kan komunitas dan keluarga di Kudus ini disinyalir mengabaikan protokol kesehatan makannya menimbulkan klaster rumah tangga. Pati relatif landai tetapi kita harus waspada. Walaupun kemarin ada Klaster di RSS Sidokerto itu sudah berangsur-angsur membaik," tuturnya.
Ditemui terpisah, Bupati Pati Haryanto juga menilai, saat ini, angka Covid-19 di Kabupaten Pati cenderung landai. Meskipun demikian masyarakat diharapkan tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan.
"Kita harus hati-hati sekalipun landai. Dengan tetangga kabupaten. Seperti dulu Jepara meningkat juga berdampak ke Kabupaten Pati," kata Haryanto saat ditemui selepas menghadiri Konferensi Pers di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana. (Adv)
Baca juga:
- Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Lasem Mulai Disosialisasikan
- News Grafis : Berantas Kabar Bohong, Diskominfo Pati Punya Website Anti Hoaks
- Anggaran Diskominfo Pati Kena Refocusing Rp2 Miliar
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Jq1VmRZyi14[/embedyt]
Diskominfo Pati: Pelantikan Kades Berjalan Sukses dan Tak Timbulkan Klaster
Pati, Mitrapost.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati mengungkapkan pelantikan kepala desa (Kades) berjalan dengan sukses dan tidak menimbulkan klaster penyebaran virus corona.
Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Indriyanto mengatakan hal ini terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menyiapkan pelantikan dengan matang, dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.
"Pelantikan kemarin alhamdulillah dua hari, Sabtu dan Senin kemarin, berjalan dengan sukses. Memang dari awal Pak Bupati menerapkan kebijakan bahwa pelantikan tetap dilaksanakan secara langsung tetapi dengan menjaga protokol kesehatan seketat mungkin," ungkap Indriyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/5/2021).
Ketatnya penerapan protokol kesehatan ini terlihat dengan jadwal pelantikan yang berlangsung selama dua hari dan dalam empat waktu atau shift. Selain itu, yang hadir dalam pelantikan ini dibatasi hanya kepala desa terpilih dan pendampingnya.
"Makanya dibagi dua hari masing-masing dua shift. Pelantikannya langsung tetapi juga disiarkan melalui Youtube, live streaming Instagram," tutur Indriyanto.
Baca juga: Usai Pelantikan, Bupati Imbau Kades Rangkul Seluruh Masyarakat Desa
Bahkan para hadirin diwajibkan mengikuti tes Covid-19 sebelum mengikuti acara. Bila negatif maka kepala desa atau pendamping diperkenankan mengikuti pelantikan secara langsung di Pendopo Kabupaten Pati. Bila positif, kades dilantik secara virtual.
"Jadi dari awal sudah di-setting semaksimal mungkin dengan ketat. Termasuk para calon sebelum dilantik juga dites swab. Kalau memang negatif boleh dilantik secara langsung di Pendopo. Dan yang positif dilantik secara virtual. Tetap dilantik tetapi via Zoom," tandasnya.
Hal ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona serta mengantisipasi agar tidak muncul klaster Covid-19 kembali di Bumi Mina Tani. (Adv)
Baca juga: Marak Penipuan Berkedok Pesan Berhadiah, Diskominfo Pati Minta Warga Tak Lengah
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa PS
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sN5e5Ye39qc[/embedyt]
Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Indriyanto mengatakan hal ini terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menyiapkan pelantikan dengan matang, dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.
"Pelantikan kemarin alhamdulillah dua hari, Sabtu dan Senin kemarin, berjalan dengan sukses. Memang dari awal Pak Bupati menerapkan kebijakan bahwa pelantikan tetap dilaksanakan secara langsung tetapi dengan menjaga protokol kesehatan seketat mungkin," ungkap Indriyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/5/2021).
Ketatnya penerapan protokol kesehatan ini terlihat dengan jadwal pelantikan yang berlangsung selama dua hari dan dalam empat waktu atau shift. Selain itu, yang hadir dalam pelantikan ini dibatasi hanya kepala desa terpilih dan pendampingnya.
"Makanya dibagi dua hari masing-masing dua shift. Pelantikannya langsung tetapi juga disiarkan melalui Youtube, live streaming Instagram," tutur Indriyanto.
Baca juga: Usai Pelantikan, Bupati Imbau Kades Rangkul Seluruh Masyarakat Desa
Bahkan para hadirin diwajibkan mengikuti tes Covid-19 sebelum mengikuti acara. Bila negatif maka kepala desa atau pendamping diperkenankan mengikuti pelantikan secara langsung di Pendopo Kabupaten Pati. Bila positif, kades dilantik secara virtual.
"Jadi dari awal sudah di-setting semaksimal mungkin dengan ketat. Termasuk para calon sebelum dilantik juga dites swab. Kalau memang negatif boleh dilantik secara langsung di Pendopo. Dan yang positif dilantik secara virtual. Tetap dilantik tetapi via Zoom," tandasnya.
Hal ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona serta mengantisipasi agar tidak muncul klaster Covid-19 kembali di Bumi Mina Tani. (Adv)
Baca juga: Marak Penipuan Berkedok Pesan Berhadiah, Diskominfo Pati Minta Warga Tak Lengah
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa PS
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sN5e5Ye39qc[/embedyt]
Amankan 325 Motor, Kapolda: Warga Kehilangan Silahkan Datang ke Polres Pati
Pati, Mitrapost.com - Bagi warga Provinsi Jawa Tengah yang merasa kehilangan kendaraan bermotor roda dua dipersilahkan mendatangi Markas Polres (Mapolres) Pati.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat konferensi pers di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Jumat (28/5/2021) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 325 kendaraan bermotor roda dua berhasil diamankan oleh Polres Pati. Kendaran ini merupakan motor bodong yang akan diekspor ke Timor Leste.
Baca juga: Terlibat Sindikat Ekspor Motor Gelap, Oknum Polisi Diamankan
Sebanyak sembilan orang dijadikan tersangka. Mereka memperoleh ratusan motor berbagai merek ini dari berbagai tempat di Jawa Tengah memanfaatkan jual beli secara online. Kebanyakan kendaraan ini merek Honda tipe Beat.
"Ada beat, ada trail dan sebagainya. Dari Pati, Kudus bahkan Jawa Tengah. Karena mereka membeli secara online," ujar Luthfi dalam konferensi pers didampingi Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa'at dan Bupati Pati Haryanto.
Kapolda Luthfi mengatakan warga cukup membawa dokumen-dokumen untuk membuktikan kepemilikan. Nantinya pihak kepolisian akan menyocokkan nomer rangka dan nomer mesin.
Baca juga: Sindikat Ekspor Motor Gelap ke Timor Leste Dibongkar, 325 Motor dan 41 Mobil Disita
"Manakala ada kendaraan yang hilang, bisa lapor ke Polres Pati. Entah itu kendaraan leasing, kendaraan gadai atau hilang," tutur Luthfi.
Ia menjamin pihaknya tidak memungut biaya kepada warga yang merasa kehilangan. "Nomer rangka ada nomer mesin ada nanti akan kita berikan silahkan datang ke Polres Pati tanpa dipungut biaya," tegas Luthfi.
Lutfi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan jual beli motor bodong. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak tergoda dengan harga murah.
"Jangan tergiur dengan harga murah. Kalau dokumen tidak lengkap jangan dibeli. Kalau membeli bisa dipidana," tandasnya. (*)
Baca juga:
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9VpMAJ0aLFI[/embedyt]
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat konferensi pers di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Jumat (28/5/2021) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 325 kendaraan bermotor roda dua berhasil diamankan oleh Polres Pati. Kendaran ini merupakan motor bodong yang akan diekspor ke Timor Leste.
Baca juga: Terlibat Sindikat Ekspor Motor Gelap, Oknum Polisi Diamankan
Sebanyak sembilan orang dijadikan tersangka. Mereka memperoleh ratusan motor berbagai merek ini dari berbagai tempat di Jawa Tengah memanfaatkan jual beli secara online. Kebanyakan kendaraan ini merek Honda tipe Beat.
"Ada beat, ada trail dan sebagainya. Dari Pati, Kudus bahkan Jawa Tengah. Karena mereka membeli secara online," ujar Luthfi dalam konferensi pers didampingi Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa'at dan Bupati Pati Haryanto.
Kapolda Luthfi mengatakan warga cukup membawa dokumen-dokumen untuk membuktikan kepemilikan. Nantinya pihak kepolisian akan menyocokkan nomer rangka dan nomer mesin.
Baca juga: Sindikat Ekspor Motor Gelap ke Timor Leste Dibongkar, 325 Motor dan 41 Mobil Disita
"Manakala ada kendaraan yang hilang, bisa lapor ke Polres Pati. Entah itu kendaraan leasing, kendaraan gadai atau hilang," tutur Luthfi.
Ia menjamin pihaknya tidak memungut biaya kepada warga yang merasa kehilangan. "Nomer rangka ada nomer mesin ada nanti akan kita berikan silahkan datang ke Polres Pati tanpa dipungut biaya," tegas Luthfi.
Lutfi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan jual beli motor bodong. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak tergoda dengan harga murah.
"Jangan tergiur dengan harga murah. Kalau dokumen tidak lengkap jangan dibeli. Kalau membeli bisa dipidana," tandasnya. (*)
Baca juga:
- Tipikor Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo: Tidak Ada Kaitannya dengan Menteri Pertahanan
- Menembus Pasar Ekspor, Budidaya Porang Perlu Difasilitasi
- Ubah Limbah Kayu Jadi Panel Dinding, Laku Hingga Luar Negeri
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9VpMAJ0aLFI[/embedyt]
Langganan:
Postingan (Atom)